Implementasi Kebijakan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menganalisis implementasi kebijakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan (2) untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pengambilan informan menggunakan non probability sampling. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknis analisis kualitatif dengan kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan e-procurement pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan teori implementasi Edward III sudah dijalankan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Provinsi Kalimantan Tengah namun masih terkendala dengan: (1) kurangnya informasi penerapan aturan yang baru dalam pengadaan barang/jasa yang diterima oleh SOPD, dan penyedia!rekanan, (2)personalia Pokja tidak permanen, (3) kurangnya fasilitas pendukung untuk Pokja, (4) minimnya reward untuk Pokja, (5) terbatasnya dana dalam mendukung kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, (6) tidak berfungsinya kartu kendali dalam penerapan pembagian paket pekerjaan, (7) tidak adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap keberadaan pokja, (8) adanya intervensi dan ancaman (kriminalisasi) atas keputusan yang diambil oleh Pokja pengadaan barang dan jasa yang merupakan faktor penghambat. Meskipun sudah didukung oleh faktor: ( 1) regulasi pengadaan barang~jasa sangat jelas beserta juklak dan juknisnya, (2) aplikasi SPSE dan SlAP BAJASA sangat mudah dioperasikan. (3)sumber daya man usia pengadaan barang/jasa yang profesionaL dan (4) adanya dukungan dari pimpinan (Kepala ULP/Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Assisten II, dan pejabat pengambil keputusan lainnya)