Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Di Provinsi Sumatera Barat

Kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur sejumlah kewenangan terutama penyerahan kemba1i kewenangan pengelolaan hutan dari Kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah pusat. Pemda Sumatera Barat telah mengimplementasikan kebijakan UU ini dan melalui Peraturan Gubemur Sumatera Barat No. 75 Tahun 2017 telah rnenetapkan 10 unit KPH yang akan menjalankan fungsi pengelolaan hutan serta rnernberikan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten/kota serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan spesifik pada tingkat tapak. Tujuan dari penelitian ini adalah rnenganalisa implementasi kebijakan pengelolaan hutan dan menjelaskan peran KPH dalam pengelolaan hutan pasca diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan rnenggunakan instrumen observasi, wawancara, analisa isi dan pengurnpulan data. Teknik rnenentukan informan secara Purpossive, berasal dari dinas kehutanan provinsi,bappeda provinsi, KPHL, KPHP dan walinagari. Hasil penelitian menunjukan sejumlah faktor keberhasilan implementasi yaitu terbangunya komunikasi antara pemda provinsi dan pemda kabupaten, adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi,dukungan surnberdaya seperti staf, sudah ada sarana dan prasarana termasuk fasilitasi pembiayaan walaupun masih terbatas. Peran KPH sangat penting dan strategis dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi, reklarnasi, pengamanan, perlindungan dan konservasi daya alam dan semua peran diatas adalah dalarn rangka mengoptimalkan pengelolaan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menyarankan agar kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional yang selama ini dilaksanakan dinas kehutanan provinsi diserahkan kepada UPTD KPH. KepalaKPH disarankan rnemiliki jiwa bisnis dalarn mengelola hutan dan peningkatan eselon Kepala KPH dari III B ke Eselon III A