ABSTRAK Suryanto, Rizky. 2021. Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Konsep PentaHelix di Kabupaten Mojokerto. Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Isam Majapahit. Pembimbing: (I) Hj. Hikmah Muhaimin, S.Sos.I., M.PSDM., (II) Jenny Yudha Utama, S.Sos., M.Sos. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 menyebutkan bahwa Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kepastian hukum atas Desa demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan serta ekonomi diIndonesia, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berperan penting. Pengembangan pariwisata pedesaan diharapkan dapat menjadi model pembangunan pariwisata berkel...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
MUHAMMAD IRSYAD SUARDI, 1510812018. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univers...
Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan An...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan me...
Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional terbentuknya Pem...
Shoffa ‘Aini Ghoffaroh, NIM. 1808206050. Skripsi. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaria...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...
ABSTRAK Harta pusaka di Minangkabau memiliki peranan penting sebagai identitas dan kewibawaan kaum....
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
ABSTRAK Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan merupakan salah satu sarana dan prasarana olahraga ya...
Kepala Daerah dalam melaksanakan Tugas, banyak kebijakan dan juga keputusan yang dinilai tidak sesu...
Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU), dimana dar...
KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM Rahmad Ramli, Nim 1920112055,...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
MUHAMMAD IRSYAD SUARDI, 1510812018. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univers...
Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan An...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa membutuhkan sumber pendapatan Desa dan me...
Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional terbentuknya Pem...
Shoffa ‘Aini Ghoffaroh, NIM. 1808206050. Skripsi. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaria...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...
ABSTRAK Harta pusaka di Minangkabau memiliki peranan penting sebagai identitas dan kewibawaan kaum....
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
ABSTRAK Gelanggang Olahraga Zaini Zein Painan merupakan salah satu sarana dan prasarana olahraga ya...
Kepala Daerah dalam melaksanakan Tugas, banyak kebijakan dan juga keputusan yang dinilai tidak sesu...
Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU), dimana dar...
KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PRAPERADILAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM Rahmad Ramli, Nim 1920112055,...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
MUHAMMAD IRSYAD SUARDI, 1510812018. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univers...
Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan An...