STATUS ANAK DAN HAK NAFKAH ISTRI DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN ISTRI PERTAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka bisa berhubungan satu sama lain untuk menciptakan keluarga dan melanjutkan keturunan salah satunya melalui perkawinan yang sah. Asas perkawinan menganut tentang monogami. Monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relative/terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu syarat poligami yaitu mendapatkan izin dari istri pertama. Namun dalam praktiknya masih banyak suamisuami yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Tujuan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut, bagaimana undang- undang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan poligami?,bagaimana status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat?, dan bagaimana solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Tahap penelitian berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan metode analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan yang penulis uraikan, dapat disimpulkan pertama, UndangUndang yang mengatur tentang status anak dan hak nafkah istri dalam perkawinan yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, Status anak dari poligami tanpa izin istri pertama yang terjadi pada masyarakat yakni sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan / ayah dan ibunya menikah hanya sesuai hukum agama saja. Maka untuk membuktikan status anak sebagai anak kandung dari ayahnya perlu dilakukan test DNA sehingga anak dapat dengan jelas memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya juga dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama berupa nafkah materi yang makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, biaya pendidikan anak, uang belanja, bekal hidup, sehari-hari, obatan-obatan, dan lainnya yang berwujud, serta nafkah non materi yang terdiri dari memperoleh kasih sayang dari suami, dihormati suami, suami berakhlak baik, berhubungan badan, serta dijaga dan dididik oleh suami dengan baik. Ketiga, solusi untuk melindungi status anak dan hak nafkah istri dari poligami tanpa izin istri pertama yaitu mencatatkan perkawinan agar status anak dan hak nafkah istri tidak terpinggirkan, pengawasan yang ketat oleh lembaga perlindungan anak dan perempuan terkait pelaksanaan hak agar tidak lagi terjadi perkawinan-perkawinan tanpa adanya izin, melakukan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat terkait perkawinan, poligami, akibat perkawinan tidak tercatat, dsb. Kata Kunci : Status Anak, Hak Nafkah Istri, Perkawinan, Poligami Tanpa Izin Istri