TINJAUAN YURIDIS REALISASI KELAYAKAN BESAR GANTI RUGI PENGADAAN JALAN TOL PADANG-PEKANBARU DIWILAYAH PADANG PARIAMAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 JUNTO PERATURAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2020 PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Indonesia adalah negara berkembang yang dimana masih membutuhkan infrastruktur-infrastruktur yang dimana pada saat era presiden Jokowi dodo beliau sangat memperhatikan infrastrukturinfrastruktur yang dapat menunjang naiknya laju ekonomi masyarakat seperti yang pada saat ini sedang dikerjakannya jalan tol untuk lintas padang-pekanbaru,dalam pengerjaan jalan tol ini banyak masalah-masalah yang terjadi yang dimana dapat memperlambat laju pembangunan proyek nasional ini seperti salah satu contoh masalah ganti rugi tanah dalam hal ini pengerjaan proyek ini tidak mengikuti perintah undang-undang yang dimana menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat(3) Menuliskan bahwa “negara indonesia adalah negara hukum”.artinya seluruh khaidah yang berkembang didalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum yang dimana untuk mendapatkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitin ini Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan, dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu teknik penelitian dengan pengumpulan data terhadap data sekunder, Tahap Penelitian dilakukan melalui tahap penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kemudian dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu penelitian bertitik dari iv peraturan yang ada sebagai hukum positif kemudian dianalisis yang bertitik pada usaha penemuan asas dan informasi. Masalah-masalah dalam pembangunan jalan tol lintas padangpekanbaru terjadi akibat ketidak adilan, kesewenang-wenangan serta ketidak pastian terhadap ganti rugi tanah untuk pengadaan jalan tol padang-pekanbaru yang dimana hal ini sudah melangar ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Junto Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan proyek strategis nasional. Kata Kunci : Ganti rugi tanah, ketidak adilan,ketidak pastian, melangar hukum positif