PELAKSANAAN TELEMARKETING PADA LEMBAGA KEUANGAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ATAS INFORMASI DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan telemarketing pada lembaga keuangan dilakukan dengan cara menyalahgunakan informasi data pribadi nasabah. meskipun lembaga keuangan merupakan lembaga publik non-pemerintah dilarang untuk menyebarluaskan informasi data pribadi nasabah tanpa persetujuan nasabah dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaannya timbullah permasalahan antara lain : Bagaimana bentuk informasi data pribadi yang disalahgunakan oleh operator telemarketer lembaga keuangan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bagaimana tanggung jawab lembaga keuangan atas perbuatan operator telemarketer yang menyalahgunakan informasi data pribadi nasabah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta upaya apakah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan dalam menertibkan pelaksanaan telemarketing lembaga keuangan dalam rangka melindungi informasi data pribadi nasabah. Hal ini berkaitan terhadap lembaga keuangan yang melaksanakan Prinsip Kerahasiaan dan Kehati-hatian dalam melindungi informasi data pribadi nasabah. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek dari pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Metode pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama, penelitian dikaji dengan menggunakan data sekunder dan data primer dengan metode analisis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang belaku. Teori yang digunakan mengenai pelaksanaan telemarketing bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan nasabah dalam lembaga keuangan salah satunya dengan cara memberikan perlindungan hukum terhadap informasi data pribadi nasabah dalam pelaksanaan telemarketing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan penyalahgunaan informasi data pribadi dalam pelaksanaan telemarketing diantaranya penyalahgunaan nomor telepon seluler nasabah. selain tanggung jawab lembaga keuangan dalam melindungi informasi data pribadi nasabah masih kurang informatif dan bertanggung jawab dalam melindungi informasi data pribadi nasabah serta upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat peraturan baru tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan kendala yang masih muncul adalah masih banyak nasabah yang kurang edukasi dan literasi dalam menanggapi pelaksanaan telemarketing yang mengarah kepada penyalahgunaan informasi data pribadi. Kata Kunci : Bentuk Informasi Data Pribadi, Tanggung Jawab Lembaga Keuangan, Upaya Otoritas Jasa Keuangan