PENERAPAN PASAL 109 AYAT (2) KUHAP DIKAITKAN DENGAN TERBITNYA SP3 PENYIDIK POLRI TERHADAP KASUS PEMBELAAN TERPAKSA

Salah satu kewenangan kepolisian diantaranya adalah menghentikan penyidikan. Penghentian penyidikan telah diatur secara limitatif didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang didalamnya mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat digunakan penyidik dalam menghentikan penyidikan. Berkaitan dengan hal tersebut salah satu kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), prosesnya tidak sampai pada tingkat persidangan tetapi kasus ini dihentikan oleh penyidik melalui Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan mengapa ada alasan lain diluar Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang dapat menjadi alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai apa pertimbangan penyidik dalam penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus pembelaan terpaksa? bagaimana penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap alasan pemaaf dalam praktek? bagaimana upaya yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap SP3 yang diterbitkan penyidik polri terhadap kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode-metode ini dikaji menggunakan data primer berupa hukum positif, asas, teori hukum, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan hasil wawancara di lapangan. Tahap penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa inventaris dan analisis data yang ada. Adapun Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan penyidik dalam penerbitan SP3 terhadap kasus pembelaan terpaksa adalah dilihat dari unsur kesengajaan, pertimbangan unsur pidananya, unsur pertanggungjawaban pidananya, kemudian dikaitkan dengan noodweer exces apakah memenuhi unsur Pasal 49 ayat (2) KUHP atau tidak. Penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap alasan pemaaf dalam praktek yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian adalah berlandaskan kepada Pasal 30 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 16 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana tujuan dilakukan Penghentian penyidikan adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum di tingkat penyidikan. Upaya yang dapat dilakukan keluarga korban terhadap SP3 yang diterbitkan penyidik polri terhadap kasus penganiayan yang mengakibatkan kematian yaitu keluarga, ahli waris, atau pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pemeriksaan melalui lembaga praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri setempat. Kata Kunci : Kepolisian, Penghentian penyidikan, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas