KEDUDUKAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK) DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) BAIK DI TINGKAT PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PENGADILAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

Pembimbing kemasyarakatan difungsikan untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi peran dan kedudukannya tidaklah dapat sepenuhnya diwujudkan. Hal ini tentunya dilihat dari keberadaan berbagai institusi yang menangani anak yang berhadapan dengan hokum dan sosial kemasyarakatan yang tidak mungkin dikoordinir sepenuhnya oleh pembimbing kemasyarakatan. Identifikasi masalah yang dilakukan adalah bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan anak di Indonesia serta bagaimana kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam kerangka pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Metode penelitian yang peneliti lakukan adalah deskriptif analitis. Metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Teknik Pengumpulan Data adalah studi dokumen dan wawancara. Alat Pengumpulan Data adalah studi Kepustakaan, serta penelitian lapangan. Analisis Data adalah yuridis kualitatif. Yuridis didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif diartikan penelitian yang dilakukan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Lokasi Penelitian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan anak di Indonesia adalah didasarkan pada anak yang berhadapan dengan hukum biasanya sangat buta mengenai permasalah hukum, seperti halnya bagaimana harus bersikap dan berbicara bahkan ada yang merasa ketakutan baik di kepolisian maupun di hadapan hakim, pendampingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan harus dapat memposisikan diri sebagai bagian dari anak tersebut sehingga segala hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat didapatkan dan kewajibannya dapat dilaksanakan. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan dalam kerangka pembaharuan sistem peradilan pidana anak adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang pada saat ini hanya berperan sebagai pelapor atau setidakanya bertindak sebagai pendamping sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus ditingkatkan kedudukannya dengan dapat melakukan komunikasi yang aktif kepada lembaga atau institusi penegak hukum atau lembaga lainnya yang berhubungan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik pada saat tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan bahkan pada saat rehabilitasi. Kata Kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, ABH, Perlindungan Hukum