KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Praktik demokrasi di Indonesia tidak lepas dari penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU), dimana dari berbagai negara yang mengklaim sebagai negara demokratis telah menjadikan Pemilu sebagai tolak ukur suksesi penyelenggaraan demokrasi. Pemilihan kepala desa yang sering disingkat dengan pilkades, mungkin bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa, pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon layak sebagai Kepala Desa. Dalam Pemilihan kepala desa seringkali terjadi perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam Masyarakat Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasikan sebagai berikut: bagaimana Impelementasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Desa Gantung, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur serta bagaimana kewenangan Kepala Daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Belitung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang Kewenangan Kepala Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Peraturan Daerah, dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diiventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gantung Kecamatan Danar Kabupaten Belitung Timur pada prinsipsinya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hal ini terlihat dari Tindakan Bupati Belitung Timur yang menanggapi laporan salah satu calon dengan membentuk Panitia khusus untuk mengadakan penghitungan ulang di TPS II. Adapun kewenangan kepala daerah Belitung timur dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala Desa diatur dalam Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang secara jelas telah memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Sengketa, Pilkades, Peraturan Daera