HUKUM PIDANA (PENAL POLICY ) DENGAN PENCANTUMAN SANKSI PIDANA DIBIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN (UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam memberantas kejahatan prostitusi online di Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni mengamati hukum positif lalu kemudian dihubungkan dengan kebijakan hukum pidana, terutama implementasi ketentuan dalam merumuskan tindak pidana mengenai prostitusi online. Hasil penelitian menunjukan pengaturan penegakan hukummenurut KUHP, yang paling bisa dikenakan pidana dalam prostitusi online adalah mucikari dan pemilik user/server. Sedangkan dalam UU ITE semua pihak baik mucikari, pemilik user/server, PSK dan penyewa jasa PSK bisa dikenakan pidana. Berbeda pula dengan UU Pornografi dimana penyewa jasa PSK tidak bisa dikenakan pidana dan dalam UU Perdagangan. PSK tidak bisa dikenakan pidana karena status mereka merupakan korban. Faktor yang mendasari terjadinya prostitusi online dolihat dari perspektif hukum meliputi faktor moral atau moral, faktor-faktor ekonomi, faktor sosiologis, faktor psikologi, faktor kemalasan, faktor biologis, penutupan pelokalan pelacuran di daerah, harga jualnya lebih mahal, pemrosesan transaksi yang lebih cepat, lebih banyak keuntungan dalam hal pembagian pendapatan. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum agar kasus prostitusi online dapat ditegakan adalah : a) Upaya non penal yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisai terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksudkan disini ialah kepolisian Polrestabes Bandung memberikan pengetahuan tentang dampak negative apabila pelakukan pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat dikenakan sanksi pidana b) Upaya penal Pihak Kepolisian Polrestabes Bandung dalam hal melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka Kepolisian Polrestabes Bandung melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa pekerja seks komersial tersebut untuk diberika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang belaku saat ini. Kata kunci : Prostitusi online, Penegakan Hukum, Pekerja seks komersia