IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DALAM RANGKA MEMBERIKAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS IA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Bantuan Hukum adalah Hak Asasi untuk setiap orang, bantuan hukum merupakan suatu perwujudan dari persamaan di hadapan hukum yang dimana kesamaaan kedudukan di dalam hukum sudah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia membuat suatu perundang – undangan untuk memenuhi hak asasi pada masyarakat tidak mampu dalam memberikan bantuan hukum melalui Undang – Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Posbakum Pengadilan adalah Layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara yang mana Posbakum ini juga telah ada di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA. Dalam pelaksanaanya timbul permasalahan antara lain : Bagaimana pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dalam memberikan akses keadilan terhadap masyarakat tidak mampu yang dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Apa saja yang menjadi kendala - kendala Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dalam memberikan Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Neger Bale Bandung Kelas IA dalam mengatasi hambatan dalam pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menggunakan Spesifikasi Deskriptif Analitis yaitu dengan menjelaskan teori – teori hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum, Metode Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang mempergunakan metode pendekatan/teori/ konsep bahan hukum primer Peraturan Perundang – undangan, doktrin dan Asas Hukum terkait dengan pelaksanaan Bantuan Hukum, Teknik pengumpulan Data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait yang berwenang yaitu petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung, dan Analisis Data bersifat Yuridis Kualitatif menyusun secara Sistematis dan menghubungkan satu sama lain terkait dengan penelitian yang diteliti dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku Berdasarkan hasil data penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung saat ini masih perlu perbaikan dari segi pelayanan khususnya terhadap terdakwa yang ancaman hukumannya 5 tahun kebawah dan terhadap pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata yang dimana untuk mendapatkan bantuan hukum masyarakat masih perlu menunggu hingga berbulan – bulan untuk mendapatkan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dikarenkan proses yang berbelit - belit. Dengan memberikan pelayanan terhadap terdakwa yang ancaman hukumannya 5 tahun kebawah dan penyederhanaan prosedur bantuan hukum perkara perdata maka tujuan dibentuknya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum itu bisa terwujud. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Posbaku