KEDUDUKAN OMNIBUS LAW DALAM POLITIK LEGISLASI DI INDONESIA

Indonesia mengalami hiperregulasi yang dapat menyebabkan tumpang tindih, sehingga pemerintah mengadopsi omnibus law yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang untuk nantinya mengubah pasal demi pasal sehingga terciptanya penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan mengkaji kedudukan omnibus law dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk dapat mengetahui dan mengkaji konsekuensi yuridis penerapan omnibus law dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yurisdis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yang untuk selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Kedudukan omnibus law sederajat dengan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan karena omnibus law merupakan sebuah konsep/metode sehingga tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yuridis penerapan omnibus law di Indonesia menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan perizinan berusaha yang efektif dengan menerapkan NSPK dan penggunaan system OSS berbasis risiko. Kata Kunci : Omnibus Law, NSPK, OS