KONTROVERSI PENOLAKAN PEMULANGAN ISIS EKS WARGA NEGARA INDONESIA DARI SURIAH KE INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HAM INTERNASIONAL

Radikalisme saat ini telah menjadi suatu ancaman global yang mengancaman keamanan dan perdamaian dunia. Karena dapat memicu timbulnya intoleransi, serta pada titik tertentu memicu aksi terorisme. Terorisme saat ini telah menjadi suatu ancaman global karena kejahatan terorisme sudah menjadi suatu kejahatan internasional sebab banyak menimbulkan ancaman dan bahaya terhadap keamanan dunia. Pemulangan ISIS eks WNI dari Suriah ke Indonesia menimbulkan Pro-Kontra, sehingga Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menolak pemulangannya ke Indonesia demi menjaga keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia. Untuk menilai benar atau salah keputusan Pemerintah Indonesia, terdapat dua perspektif, yaitu dari perspektif hukum di Indonesia dan perspektif HAM Internasional. Penelitian ini menggunakan studi penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data dari jurnal-jurnal, website resmi, buku-buku, artikel serta undang-undang. Penulis juga dibantu oleh kerangka konseptual antara lain Teori Kebijakan Luar Negeri, Kerjasama Internasional, Keamanan Nasional, Radikalisme, dan HAM. Melalui kerangka konseptual yang telah disusun, penulis berupaya menjelaskan bagaimana keputusan pemerintah terhadap pemulangan isis eks wni dari Suriah, perspektif hukum di Indonesia dan ham Internasional atas keputusan Pemerintah Indonesia, serta Kerja sama internasional Indonesia selama menangani kasus ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk tidak memulangkan para isis eks wni dari suriah, karena keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia lebih penting. Jika mereka dipulangkan ke Indonesia pemerintah khawatir mereka akan menyebarkan paham radikalis yang mereka dapatkan selama tinggal di suriah. Keputusan pemerintah ini menimbulkan dua perspektif, yaitu perspektif hukum di Indonesia dan perspektif ham internasional. Dalam perspektif hukum di Indonesia keputusan pemerintah adalah tepat, karena para isis eks wni tersebut telah bergabung ke dalam dinas tentara asing, yang menyebabkan mereka kehilangan kewarganegarannya, namun jika berdasarkan perspektif ham internasional keputusan pemerintah Indonesia dalam menolak pemulangan isis eks wni dari suriah itu tidak tepat. Menurut perspektif ham Internasional sebaiknya pemerintah memulangkan para isis eks wni tersebut ke Indonesia dan diadili sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Radikalisme, Terorisme, Kerja Sama Internasional, Keamanan Nasional, HAM, Kewarganegaraa