ANALISIS PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN SEBAGAI SALAH SATU SARANA PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DAERAH

Perkembangan pasar modern yang sangat cepat memberikan dampak positif berupa alternatif belanja yang lebih efisien. Namun di balik kesenangan tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil, menengah atau konsumen mengeluh. Hal tersebut dikarenakan para pedagang di pasar tradisonal tidak memliki sarana dan prasarana yang memadai untuk bersaing dengan pasar modern. Upaya pemerintah untuk melindungi keberadaan pasar tradisional maka dibuatlah Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2016 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pelaksanan Peraturan Daerah tersebut masih belum terealisasikan dengan baik, dikarenakan masih ada yang melanggar peraturan jarak atau zonasi. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mengkaji harmonisasi peraturan Perundang-undangan Hubungan Pusat dan Daerah, menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 serta upaya yang seharusnya dilakukan terhadap pelaksanan kebijakan penataan toko modern untuk melindungi eksistensi pasar tradisional di daerah. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Selain data sekunder penelitian ini dilengkapi juga dengan data primer (lapangan) sebagai penunjang. Data Primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilihat dari urusan rumah tangga Daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Daerah yang salah satunya yaitu membuat Peraturan Daerah. 2. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang penataan dan pembinaaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan yaitu masih terdapat sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan, seperti ditemukan beberapa permasalahan kewenangan unit pelaksanaan teknis daerah yang terbatas serta sarana dan prasarana pasar yang masih belum memadai. 3. Upaya yang harus dilakukan terhadap Penataan Pasar Modern yaitu perencanaan pembangunan Pasar Modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik. Kata Kunci : Pasar Tradisional, Pasar Modern dan Pemberdayaan Perekonomian