KOMUNIKASI POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERBITAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014-2018

Penelitian dengan judul Komunikasi Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2014-2018 ini memiliki masalah yang belum optimalnya Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon, sehingga masih terdapat Perda yang tidak sinkron baik secara vertikal maupun horizontal dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, belum terbentuknya skala prioritas sesuai dengan rencana pernbangunan dan Visi Misi pernbangunan Kota Cirebon dan rendahnya realisasi target pembentukan Perda. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, dimana peneliti meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural), peneliti mengumpulkan data dan mendeskripsikan Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon di DPRD Kota Cirebon dengan keadaan sebenarnya. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon di DPRD Kota Cirebon, yaitu : l. Dasar Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon di Kota Cirebon adalah Rencana Pembangunan dan Visi Misi Kota Cirebon, namun secara spesifik belum selaras dengan Raperda-raperda yang diusulkan. 2. Belum optimalnya Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon di DPRD Kota Cirebon disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : l. Komunikasi yang belum efektif, 2. Sumber Daya yang masih terbatas baik SDM maupun fasilitas penunjang, 3. Kecenderungan pelaksana yang kurang memiliki kemauan (Political Will) dan rendahnya komitmen pemangku kebijakan, dan, 4. Struktur birokasi yang masih belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon di Kota Cirebon belum efektif hal ini ditunjukkan dengan rendahnya realisiasi Program Pembentukan Perda yang ada, disamping masih ditemukannya perda-perda yang tidak singkron. Untuk mewujudkan Penerbitan Peraturan Daerah Kota Cirebon yang efektif, disarankan untuk membenftrk Program yang bersifat operasional, memperkuat sumber daya dan membangun komunikasi yang efektif. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Pembentukan Peraturan Daerah, Perda, DPRD