PENGATURAN ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA CYBER HACKING DAN CRACKING DIKAITKAN DENGAN UU. NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada, dan cracking yaitu kegiatan membobol suatu sistem komputer dengan tujuan menggambil data yang ada dalam sistem komputer tersebut. Penelitian ini akan membahas persoalan yang berkaitan tentang, Bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum mengenai tindak pidana cyber hacking dan cracking? Kendala apa sajakah yang terjadi dalam pembuktian cyber hacking dan cracking berkaitan dengan pasal 43 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pembuktian dalam tindak pidana cyber hacking dan cracking agar sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian ini, digunakan dengan memperhatikan bahwa permasalahan yang akan diteliti berpusat pada penerapan dalam praktik dan hubungannya dengan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, pembuktian tindak pidana cyber hacking dan cracking yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum masih mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHAP tentang alat bukti. Kendala yang terjadi dalam pembuktian cyber hacking dan cracking yaitu bagaima proses penyitaan terhadap sistem elektronik dan penyitaan surat elektronik. upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan pembuktian cyber hacking dan cracking yaitu dengan cara memperbaharui UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana atau memperbaharui dan memperjelas UU ITE mengenai aturan teknis perolehan, pengelolaan, dan pemeriksaan bukti elektronik. Kata Kunci : Cracking, Hacking, Pembuktia