WALI YANG MELALAIKAN KEWAJIBAN DALAM PENGUASAAN HARTA WARIS ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENUNJUKKAN WALI

Perwalian (Voogdij) adalah pengawasan terhadap jiwa dan/atau pemeliharaan harta kekayaan bagi anak yang masih di bawah umur. Maka, jika orang tua anak bercerai atau salah satu maupun keduanya telah tiada, anak tersebut berada di bawah perwalian. Tetapi dalam praktiknya ditemukan wali yang melalaikan kewajiban. Adapun persoalan yang dikemukakan dalam penulisan ini yang pertama yaitu bagaimana wali dapat melalaikan kewajibannya dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur, kedua bagaimana akibat hukum wali yang melalaikan kewajiban dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali dan ketiga bagaimana solusi terhadap wali yang melalaikan kewajiban dalam penguasaan harta waris anak di bawah umur dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada kemudian dikaitakan dengan peraturan yang berlaku dan teori – teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif metode penelitian hukum melalui tahapan mengkaji bahan pustaka selaku bahan utama untuk diamati. Tahap penelitian pertama yang digunakan yaitu tahap penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier sedangkan tahap kedua yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai data pendukung bagi data sekunder melalui wawancara. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen yaitu suatu alat pengumpul data yang digunakan melalui data tertulis dan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakan berupa catatan – catatan dan alat pengumpul data wawancara yaitu berupa panduan wawancara, alat tulis, handphone, dan laptop. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data sekunder dan data primer yang telah diperoleh. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum yang ingin menjadi Wali harus memperoleh izin dari Pengadilan seperti dalam perkara nomor 43/Pdt.P/2021/PN.Blb. Berdasarkan hasil penelitian di Balai Harta Peninggalan Jakarta terdapat wali yang melalaikan kewajiban tepatnya pada tahun 2001. Adanya persoalan ini sebagai bukti bahwa adanya kesenjangan antara aturan mengenai Perwalian Anak dengan pelaksanaannya. Adapun solusi yang dapat dilakukan jika terdapat wali yang melalaikan kewajibannya yaitu dengan melakukan pencabutan wali sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali. Kata Kunci : Perwalian Anak, Harta Waris, Melalaikan Kewajiba