TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RUMAH ATAS AKSES JALAN YANG TERTUTUP OLEH RUMAH TETANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Hakikatnya kebutuhan primer manusia adalah papan dimana manusia membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung. Idealnya setiap keluarga memiliki rumah yang layak huni yaitu dapat menciptakan kebebasan pribadi, memberi rasa aman, didukung pula oleh ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan jika dimungkinkan rumah memiliki lokasi yang relatif dekat atau mudah diakses dari dan ke tempat beraktivitas penghuninya. Dalam penelitian ini mempertanyakan kepastian hukum terhadap pemilik rumah atas akses jalan depan rumahnya yang tertutup oleh rumah tetangganya, bagaimana tinjauan hukum terhadap pemilik rumah atas akses jalan yang tertutup oleh rumah tetangganya menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan upaya penyelesaian sengketa antara pemilik rumah atas akses jalan yang tertutup dengan tetangga menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tinjauan hukum terhadap pemilik rumah atas akses jalan yang tertutup oleh rumah tetangga. Selain itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen yang terkait dengan tinjauan hukum terhadap pemilik rumah atas akses jalan yang tertutup oleh rumah tetangga. Hasil penelitian ini adalah adanya kepastian hukum dapat timbul dalam praktek jika dicantumkan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan porsinya. Pengaturan tentang rumah harus memenuhi cita hukum bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penutupan akses jalan tetangga merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang layak untuk dihuni karena tidak adanya kelengkapan prasarana berupa akses jalan bagi pemilik rumah untuk keluar atau menuju rumahnya, padahal pada hakikatnya rumah memiliki fungsi yang sama dengan tanah yaitu memiliki fungsi sosial yang wajib diperhatikan dimana seseorang harus mendahului kepentingan umum dari pada kepentingan pribadinya. Cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini adalah dengan upaya penyelesaian sengketa diluar dari pengadilan yaitu dengan mediasi yang ditengahi oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Kata Kunci : Penutupan Akses, Hukum Perumaha