ABSTRAK Pola Penanganan Radikalisme oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan manifestasi dari agenda besar pemerintah dalam menjamin terciptanya situasi keamanan dan ketertiban negara. Implementasi peraturan pelaksana yang diwujudkan oleh pemerintah adalah melalui UU No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengandalkan kinerja aparat kepolisian di seluruh daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pesan informatif kepada masyarakat luas melalui poster yang berisi tentang pola penanganan radikalisme oleh kepolisian, sehingga masyarakat lambat laun akan mengerti, waspada, melaporkan, maupun sewaktu-waktu dapat meminta perlindungan. Kepolisian di berbagai daerah (tingkat Polda) memiliki di...
Suatu wilayah memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yan...
Peran dan tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sanga...
Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional d...
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Senjata Api, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara R...
Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi. Salah satu contoh negara yang menganut sistem demok...
Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Re...
Hasil penelitian menunjukan bahwa Polri diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa ses...
2013KIKY ABRIYANTI (B11108859), Tinjauan Yuridis terhadap Prosedural Melepaskan Tembakan oleh Anggot...
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepo...
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tumpang tindih dengan Kepolisian Republik Indonesia....
Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiks...
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengartikan kepolisian secara sederhana, yakni sebagai hal-hal yang b...
Dalam penulisan skripsi ini Penulis membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin ...
Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegara...
Dalam Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1)...
Suatu wilayah memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yan...
Peran dan tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sanga...
Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional d...
Kata Kunci : Penyalahgunaan, Senjata Api, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara R...
Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Demokrasi. Salah satu contoh negara yang menganut sistem demok...
Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Re...
Hasil penelitian menunjukan bahwa Polri diwajibkan untuk melayani dan mengamankan pengunjuk rasa ses...
2013KIKY ABRIYANTI (B11108859), Tinjauan Yuridis terhadap Prosedural Melepaskan Tembakan oleh Anggot...
Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepo...
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tumpang tindih dengan Kepolisian Republik Indonesia....
Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiks...
Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengartikan kepolisian secara sederhana, yakni sebagai hal-hal yang b...
Dalam penulisan skripsi ini Penulis membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian pelanggaran disiplin ...
Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegara...
Dalam Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1)...
Suatu wilayah memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yan...
Peran dan tanggung jawab Polisi sebagai penegak hukum tentunya sangat diandalkan, dan tentunya sanga...
Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional d...