SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA BERDASARKAN PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia idealnya sesuai dengan konsep permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan falsafah negara, bukan mengarah kepada pada konsep demokrasi liberal, seperti yang tercermin dalam perubahan pasal UUD 1945 khususnya yang terkait dengan pemilihan presiden langsung yang telah menjauhkannya dari salah satu sila Pancasila. Pemilihan presiden lansung dengan mentranplantasi sistem demokrasi liberal melahirkan pertentangan terhadap prinsip sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.” Sistem pemilihan presiden tersebut terbukti jauh dari konsep permusyawaratan perwakilan yang mencerminkan gotong-royong bukan individualistis. Pascaamandemen UUD NRI Tahun 1945 sistem pemilihan presiden diubah melalui Pasal 6 A bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Implikasi amandemen ini berdampak pada prinsip dasar yang diatur dalam UUD 1945 yang dirumuskan oleh para pembentuk) konstitusi. Pemilihan Presiden langsung secara perlahan meninggalkan prinsip Pancasila yang merupakan idiologi negara. Permasalahan yang diajukan dalam disertasi: pertama, bagaimana karakteristik sistem pemilihan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia? Kedua, bagaimana konsep pemilhan presiden berdasarkan permusyawaratan perwakilan yang berkarakter keindonesiaan?. Metode penulisan yang digunakan adalah doktriner. Simpulan penelitian ini adalah merekonstruksi karakteristik permusyawaratan perwakilan dalam sistem pemilihan presiden Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan dengan lima aspek permusyawaratan perwakilan yakni kesepakatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan keterwakilan serta konsep sistem pemilihan yang berkarakter keindonesiaan dengan kelima aspek permusyawaratan perwakilan dengan sistem pemilihan presiden tidak langsung melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara