Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dan studi pustaka berupa realisasi BPHTB setiap tahun dan peraturan daerah tentang BPHTB yang berlaku. Di kota Tomohon, pemungutan pajak BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2011 dan dilaksanakan oleh BPKPD Kota Tomohon dengan menggunakan sistem self assesment. Adapun dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB ini tak lepas dari peran notaris/PPAT dan pihak kecamatan dalam hal ini camat sebagai PPATS. Tarif BPHTB yang dikenakan sebesar 5%. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pemu...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Perolehan Hak atas Tana...
Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesud...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...
Penerimaan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perim...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan otonomi daerah dalam sektor perpajak...
Berdasarkan pasal 88 Perda Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa s...
Realisasi penerimaan pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan selalu me...
Dampak positif pengalihan pajak, penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang s...
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB d...
Sektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan Negara. Pemer...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan Bea Peolehan ...
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Perolehan Hak atas Tana...
Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesud...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...
Penerimaan daerah terdiri dari tiga sumber penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perim...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan otonomi daerah dalam sektor perpajak...
Berdasarkan pasal 88 Perda Kabupaten Kediri No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa s...
Realisasi penerimaan pajak Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan selalu me...
Dampak positif pengalihan pajak, penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang s...
Pelimpahan BPHTB dijadikan sebagai salah satu wujud dari adanya otonomi daerah di Indonesia. BPHTB d...
Sektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan Negara. Pemer...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan Bea Peolehan ...
Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pusat dan daerah. sejak...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Perolehan Hak atas Tana...
Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesud...
Otonomi Daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumb...