HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata merupakan salah satu acuan penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersifat mengatur dan memaksa. Hukum acara perdata merupakan ketentuan yang wajib diikuti oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa mereka melalui pengadilan. Para pihak yang bersengketa tidak dapat menyimpangi peraturan-peraturan acara perdata yang sengketanya diselesaikan melalui pengadilan. Dan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak tersebut juga mengacu terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa asas hukum, yang meliputi: hakim bersifat menunggu, hakim pasif, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak adanya keharusan mewakilkan. Dalam perkara perdata, inisiatif pengajuan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang memiliki kepentingan. Hakim bersifat menunggu gugatan yang diajukan oleh pihak tersebut. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif. Luas atau sempitnya pokok yang disengketakan di tentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan ditentukan oleh hakim. Dalam acara perdata, persidangan dapat dilihat oleh publik. Masyarakat dapat hadir menyaksikan persidangan acara perdata tersebut. Selanjutnya buku ini akan secara komprehensif membahas aspek-aspek lain terkait pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia, sehingga diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi sidang pembaca, terutama bagi kalangan mahasiswa di lingkungan fakultas hukum, fakultas Syariah, praktisi hukum ataupun kalangan akademisi bidang hukum