Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga Kependidikan SMA dan Smk pada Uptd Pusat Pengembangan Mutu Guru Wilayah III Dinas Pendidikan Aceh di Lhokseumawe

Penelitian ini tentang “Efektivitas Manajemen Pengalihan Tenaga kependidikan SMA dan SMK Berada di Bawah Pemerintah Provinsi” dengan mengambil lokasi penelitian pada UPTD Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) Wilayah III Dinas Pendidikan Aceh di Lhokseumawe). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas manajemen pengalihan tenaga kependidikan berada di bawah pemerintah provinsi bersama hambatannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Penelitian ini menggunakan 8 informan yang ditentukan secara purposif terdiri dari Kepala UPTD Wilayah III, bersama jajarannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, kepala SMA/SMK, tenaga pendidik PNS dan Non PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lhokseumawe terdapat 463 tenaga pendidik yang mengajar pada 10 SMA Negeri termasuk 2 SMA swasta). Kemudian 325 tenaga pendidik yang mengajar pada 13 SMK Negeri termasuk 3 SMK swasta, serta 276 tenaga pendidik non PNS yang mengajar pada 10 SMA dan 13 SMK dalam Kota Lhokseumawe. Kesimpulan bahwa manajemen pengalihan tenaga kependidikan berada dibawah pemerintah provinsi belum terwujud secara efektif, karena masih terdapat berbagai hambatan antara lain proses administrasi kepegawaian seperti sertifikasi guru, kenaikan pangkat guru dan pemberian tunjangan guru serta peningkatan sumber daya (SDM) guru menempuh proses birokrasi yang semakin panjang. Selain itu tenaga pendidik non PNS yang mengalami nasib kurang menggembirakan, karena tidak ada kejelasan dan kepastian nasib mereka di masa depan. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan kepurusan BKN Nomor Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengalihan tenaga pendidik ke Pemerintah Provinsi. Upaya lain adalah peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian (sertifikasi guru, kenaikan pangkat dan penentuan tunjangan tenaga pendidikan bagi guru) serta mengambil kebijakan memperjelas kepastian status dan honor/gaji guru non PNS