Pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah Di Kecamatan Perbaungan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

Sejatinya Pengelolaan wakaf di Indonesia berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini didukung oleh adanya regulasi atau hukum positif yakni Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian juga dengan hukum Islam utamanya dalam tinjauan tujuan asas hukum Islam yang disebut dengan Maqashid al- Syariah [tujuan hukum Islam] yakni memelihara agama (hifz ad-Din), memelihara jiwa (hifz an-Nafs), memelihara akal (hifz al-Aql), memelihara keturunan (hifz anNasl) dan memelihara harta (hifz al-Maal). Namun secara faktual kehadiran hukum positif dan hukum Islam belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh para pengelola wakaf (Nazhir) bahkan sangat jauh dari harapan. Salah satu tanah wakaf yang menjadi sorotan adalah wakaf Tengku Darwisyah yang memiliki potensi besar tapi tidak dikelola secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menjawab masalah pokok bagaimana pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam. Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif terhadap pemanfaatan benda wakaf Tengku Darwisyah dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan mengulas kondisi Tanah Wakaf Tengku Darwisyah menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Penelitian ini berlokasi di dua tempat yakni Desa Jambur Pulau dan Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai. Untuk memperoleh bahan yang diinginkan ditempuh dengan cara pertama, observasi (pengamatan langsung) baik secara institusional maupun gejala sosial, kedua, wawancara (interview) tokoh-tokoh, dan ketiga, melihat dokumen putusan Pengadilan tingkat pertama, banding dan Kasasi Mahkamah Agung. Adapun teknik analisis yang dipergunakan terhadap data adalah analisa dengan metode analisis data yakni dengan menggunakan Hukum Positif (Undang Undang No.41 Tahun 2004) dan Hukum Islam ( Maqashid al-Syariah) dan analisis solusi penyelesaian permasalahan dengan teori Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan (PMPK). Berdasarkan data dan fakta serta analisa terhadap pengelolaan Tanah Wakaf Tengku Darwisyah ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut : pertama, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah masih jauh dari harapan karena belum dikelola dan dikembangkan secara produktif dan hanya bersifat tradisional konsumtif karena tidak ada manajemen pengelolaan yang baik. Kedua, Ditinjau dari hukum Islam terlebih dari Maqashid al-Syariah bahwa pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah belum sesuai dengan tujuan hukum Islam karena tanah Wakaf masih jauh dari nilai-nilai Syariah dan mashlahah karena belum mampu mewujudkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan karena wakaf tanah Tengku Darwisyah dikelola secara tradisional. Malah ada kekhawatiran bahwa harta benda wakaf Tengku Darwisyah akan hilang karena dikuasai sepenuhnya oleh penyewa yang puluhan tahun, adanya rumah ibadah Pekong dan ternak yang lele, koma, sebagainya. Ketiga, bahwa penggantian nazhir adalah sebuah keharusan karena faktor utama masalah pengelolaan wakaf Tengku Darwisyah adalah pada kelemahan pengelola wakaf yakni nazhir, karena usianya yang sudah senja, sakit sakitan (pernah sakit stroke)