MEMAHAMI KAWASAN KHUSUS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA

ABSTRAKKawasan khusus merupakan satu konsep yang dipergunakan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Ia dilaksanakan secara bersamaan dengan konsep lainnya seperti desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi khusus. Kawasan khusus dibentuk oleh pemerintah pusat dengan fungsi tertentu dan di lokasi tertentu. Dalam perspektif pemerintahan, lembaga atau pengelola kawasan melaksanakan fungsi pemerintahan, khususnya fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan yang berkaitan dengan kekhususan yang disandangnya. Berdasarkan peraturan tentang pemerintahan daerah, kawasankhusus memiliki banyak jenis, eksistensinya pun mengalami berbagai tanggapan dari pemerintah daerah, ada yang menerima ada pula yang menolak bahkan seringkali berkonflik. Hal ini disebabkan adanya konflik yang mengiringi pelaksanaan kawasan khusus, konflik tersebut bisa pada level kebijakan biasa pula pada konflik asset. Konflik antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan khusus hanya dapat diakhiri jika pemerintah memperjelas batas-batas kewenangan daerah otonom dan kawasan khusus yang beroperasi pada wilayah yang sama Kata kunci: sistem, pemerintahan daerah, IndonesiaABSTRACTKawasan Khusus are a concept that is used in the system of regional government in Indonesia. It is implemented simultaneously with other concepts such as decentralization, deconcentration and special autonomy. Kawasan khusus are formed by the central government with certain functions and in certain locations. In the perspective of the government, the agency or area manager carries out the functions of the government, especially the service function and the development function which is related to the specificity that it carries. Based on the regulations on regional government, special areas have many types, their existence also experienced various responses from the local government, some accepted some who refused and often conflict. This is due to a conflict that accompanies the implementation of a special area, the conflict can be at the usual policy level as well as in asset conflicts. Conflicts between local  overnments and special area managers can only be terminated if the government clarifies the authority boundaries of autonomous regions and special areas operating in the same area Keyword: system, regional government, Indonesi