Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 (Studi Kasus Di Kecamatan Ternate Selatan)

This research focuses on the problem that there are still people who are registered as permanent voters but have not used their voting rights. The purpose of this study is to determine the level of public political participation in the 2018 Concurrent Regional Head Elections, inhibiting and supporting factors for community political participation and the efforts that have been made to increase public political participation in the 2018 Concurrent Regional Head Elections. This research uses qualitative research methods with descriptive approach. The results of the study show that the Political Participation of the Community in the 2018 Concurrent Regional Head Elections in South Ternate District is still lacking, seen from the number of people who do not exercise their voting rights. This condition is due to the lack of understanding and awareness of the public to participate in the Pilkada. In compiling the voter list, public participation is still lacking because it is difficult to find at the time of data collection, then in campaign activities, community participation is also still lacking because many choose to work instead of coming to the campaign as well as community participation in voting which is still lacking and does not reach the KPU target. . The inhibiting factors for community political participation in Pilkada are social status and economic status. The supporting factors for community political participation in the Pilkada are the political affiliation of parents and organizational experience. Efforts have been made to increase political participation through formal and informal socialization activities. The suggestions conveyed, namely that all organizers of the Regional Head Election simultaneously carry out socialization, by increasing communication and coordination between the KPU and the Regional Government so that socialization is carried out as well as sustainable political education, the committee recruitment process is in accordance with integrity and expertise.Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih adanya masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap namun belum menggunakan hak pilihnya, KPU dan pemerintah daerah masih kurang dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sebagian masyarakat lebih memilih untuk bekerja atau melakukan kegiatan lain daripada menggunakan hak suaranya pada proses partisipasi politik di Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018, faktor penghambat dan pendukung partisipasi politik masyarakat serta upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 di Kecamatan Ternate Selatan masih kurang, dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini karena masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pilkada. Pada penyusunan daftar pemilih partisipasi masyarakat masih kurang karena susah ditemui pada saat pendataan, kemudian pada kegiatan kampanye partisipasi masyarakat juga masih kurang karena banyak yang memilih untuk bekerja dari pada datang mengikuti kampanye begitu juga partisipasi masyarakat dalam pemberian suara yang masih kurang dan tidak mencapai target KPU. Faktor penghambat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yaitu status sosial dan status ekonomi. Adapun faktor pendukung partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada yaitu afliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik melalui kegiatan sosialisasi secara formal dan informal. Adapun saran yang disampaikan penulis, yaitu agar seluruh penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Serentak untuk melaksanakan sosialisasi, dengan meningkatkan komunikasi dan kordinasi antara KPU dengan Pemerintah Daerah agar sosialisasi dilakukan serta pendidikan politik yang berkelanjutan, proses rekruitmen panitia sesuai integritas dan keahlian