AKUNTABILITAS PENGGUNAAN KEUANGAN DESA (Studi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBDes di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2018)

This study examines and analyzes the accountability report on the use of village finances in Alam Panjang Village, Rumbio Jaya District, Kampar Regency. In the use of village finances, accountability reports are required as a form of good governance, based on Presidential Regulation No. 29/2014 concerning the Performance Accountability System for Government Agencies, so that governance is running well, effectively and efficiently. Data collection techniques in this study used observations or field observations, interviews and documentation. The results showed that the village government of Alam Panjang had delivered village financial reports in an accountability manner, both vertically (to the regent) and horizontally (to the community) which were submitted through various community forums. However, even though the accountability report has followed the existing regulations / regulations, monitoring and evaluation is also needed in the use of village finances, so that village finances can be of benefit to village development and improve community welfare.Penelitian ini mengkaji dan menganalisis laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dalam penggunaan keuangan desa dituntut adanya akuntabilitas laporan pertanggungjawaban sebagai wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, agar tata kelola pemerintahan itu berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pengamatan atau observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Alam Panjang telah dengan baik menyampaikan laporan keuangan desa secara akuntabilitas, baik secara vertikal (kepada bupati) maupun secara horizontal (kepada masyarakat) yang disampaikan melalui berbagai forum kemasyarakatan. Namun walaupun laporan pertanggungjawabannya sudah mengikuti regulasi/peraturan yang sudah ada, juga diperlukan monitoring dan evaluasi dalam penggunaan keuangan desa tersebut, agar keuangan desa tersebut bisa bermamfaat bagi pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat