TINDAK PIDANA MENGHALANGI PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ungaran No.76/Pid.Sus/2020/PN.Unr)

Penyebaran Covid-19 yang bermula di Kota Wuhan China pada awal Maret 2020 lalu telah meluas hingga ke Indonesia. Fenomena ini cepat menjangkit berbagai wilayah di Indonesia tak terkecuali Kabupaten Semarang. Semakin banyaknya korban jiwa akibat virus ini menjadikan ketakutan yang berlebihan dari masyarakat. Ketakutan tersebut menyebabkan adanya peristiwa tindak menghalangi jenazah pasien covid-19 di Desa Siwarak Siwakul yang terrjadi pada Kamis,9 April 2020 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran melalui Putusan Nomor76/ Pid.Sus/2020/Pn.Unr. Peristiwa hukum yang relatif baru ini melahirkan sebuah pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam posisi kasus No.76/ Pid.Sus/ 2020/ Pn.Unr dan bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana menghalangi proses pemakaman jenazah pasien covid-19 ditinjau dari KUHP. Metode yang digunakan dalam menjawab rumusan maslah yang dimunculkan adalah dengan menggunakan teknik analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh. Pendalaman yang dilakukan oleh peneliti memperoleh kesimpulan bawasannya dalam menyelesaikan kasus ini hakim melakuan pertimbangan secara yuridis dan non yuridis sedangkan penerapan penegakan hukum didasarkan pada teori Lawrance M Friedman terkait struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sehingga pada akhirnya hakim menyatakan bersalah terhadap terdakwa atas perbuatannya karena telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP