PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT KENDARAAN MODIFIKASI SEPEDA MOTOR (DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG)

Penegakan hukum dapat menciptakan tertib berlalu lintas penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran Lalu Lintas perlu ditegakkan. Modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan bagaian dari pelanggaran lalu lintas modifikasi kendaraan bermotor diwajibkan memiliki izin sebagaimana persyaratan dalam peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Fenomena yang terjadi saat ini adalah maraknya kendaraan modifikasi berbasis klasik yang menjadi trend dikalangan anak muda. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, adapun latar dari penelitian ini adalah Satlantas Polres Semarang sebagai ojek penelitian dan Kanit Dikyasa Satlantas Polres Semarang sebagai informa. Wawancara mendalam digunakan oleh peneliti dalam menjawab suatu dugaan kebenaran yang masih sementara dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas pada kendaraan modifikasi dilakukan dengan 3 cara pree- emtif dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, preventif menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan, respresif dilakukan dengan cara oprasi untuk menindak pelaku pelanggaran. kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam tertib berlalu lintas