EFISIENSI HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur dalam membatalkan Peraturan Daerah, efisiensi Mahkamah Agung dalam proses hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah di Indonesia, dan bentuk ideal dalam proses pengujian suatu Peraturan Daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak lahirnya putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No.56/PUU-XIV/2016 tentang pembatalan Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Pergub, dan Perbup/Perwal bahwa adanya dampak positif pada kepastian hukum terhadap kewenangan pembatalan produk hukum daerah dimana sebelumnya berpotensi menimbulkan dualisme putusan dan menegaskan peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Disarankan kepada MK untuk melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan dan meniadakan kewenangan MA dalam melaksanakan pengujian peraturan perundang-undangan sebagai bentuk ideal dalam proses pengujian Peraturan Daerah. Perma No. 1 Tahun 2011 harus dirubah sebaik-baiknya agar kedepannya proses uji materiil di MA lebih efisien dan memberikan kepastian dalam pemberlakuan Peraturan Daerah.Kata Kunci: Efisiensi, Uji Materiil, Mahkamah Agung, Pengujian, Peraturan Daerah