TINJAUAN PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI KABUPATEN ACEH BARAT BERDASARKAN SISTEM OTONOMI DAERAH

Ditinjau dari pengelolaan dana otonomi khusus dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Aceh Barat, dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif. Hal itu dapat dilihat dari realisasi pelaksanaannya, dimana realisasi pelaksanaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2011 hanya terserap sebesar 66,90%, sedangkan pada tahun 2012 bahkan lebih buruk dari tahun 2011, dengan realisasi pelaksanaan hanya sebesar 4 7 ,06%. Selain itu, proses transparansi yang tidak. berjaJan dengan baik dalam pengelolaan dana otonomi khusus, semakin memperburuk potret pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengelolaan dana otonorni khusus di Kabupaten Aceh Barat, dan untuk mengetahui efektivitas dalam menggunakan dana otonomi khusus serta transparansi yang di jalankan dalam pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat.Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji literature atau buku-buku serta peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat tidak berjalan dengan baik. Semua itu karena pemerintah Aceh Barat belum menjalankan prinsip pemerintahan yang baik.. Sedangkan efektivitas dan transparansi pengelolaan dana otonomi khusus di Kabupaten Aceh Barat tidak efektif. Pengelolaan dana otonomi khusus tidak efektif karena masih di pegang penuh oleh Provinsi dan Kabupaten hanya bisa mengusulkan proposal paket kerja untuk mendapatkan dana otonomi khusus.Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat agar memaksimalkan dana otonomi khusus yang di dapatkan setiap tahunnya melalui paket kerja, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun daerah dan memperbaiki perekonomian.Kata Kunci : Pengelolaan Dana, dan Otonomi Daerah