KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKAN

KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PEMERIKSAAN NOTARIS DALAM PROSES PENYIDIKANNurhasaniah?Rzanizarli??Suhaimi???ABSTRAKNotaris mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasian akta serta Protokol Notris yang ada dalam penyimpanannya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris. UUJN memberikan perlindungan terhadap Notaris melalui Pasal 66 UUJN yang menentukan bahwa untuk kepentingan Penyidikan, Penuntut Umum dan Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Dalam praktiknya, beberapa persetujuan Majelis Kehormatan Noatris Wilayah (MKNW) terhadap pemeriksaan Notaris dalam proses Penyidikan ini, digugat oleh Notaris ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan sampai saat ini, di dalam Sistem Hukum Indonesia belum ada kepastian hukum tentang kedudukan dari MKNW, apakah merupakan Badan Tata Usaha Negara atau tidak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan surat persetujuan MKNW terhadap pemeriksaan Notaris dalam proses Penyidikan serta untuk menjelaskan Kompetensi Absolut pengadilan dalam memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa gugatan terhadap surat persetujuan MKNW. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa MKNW memenuhi unsur-unsur sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Negara dan Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang sekaligus nenunjukan bahwa surat persetujuan MKNW terhadap Pemeriksaan Notaris dalam Proses Penyidikan memenuhi unsur-unsur sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan UU Pengadilan Tata Usaha Negara, sengekta gugatan terkait surat persetujuan MKNW terhadap pemeriksaan Notaris dalam proses Penyidikan merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengekta tersebut.Saran dari hasil penelitian ini adalah diharapkan tersedianya upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Notaris untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan keberatan atas surat persetujuan MKNW terhadap pemeriksaan Notaris dalam proses Penyidikan. Selain itu diharapkan kepada Makamah Agung agar dapat menetapkan dalam Peraturan Makamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Badan Peradilan bahwa penyelesaian sengketa gugatan terhadap surat persetujuan MKNW merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.Kata Kunci: Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Kedudukan MKNW, Pengadilan Tata Usaha Negara, Notaris, Penyidikan.THE POSITION OF REGIONAL NOTARY HONORARY COUNCIL IN PROVIDING THE APPROVAL TOWARD THE NOTARY AUDIT IN THE INVESTIGATION PROCESSNurhasaniah?Rizanizarli??Suhaimi???ABSTRACTNotaries should maintain the confidentiality of the deed and the Notary Protocol that is to be stored based on the provisions of the Law on Notarial Position (UUJN) and the Notary Position Code of Ethics. In essence, the UUJN protects Notaries through Article 66 of the UUJN which stipulates that for the investigation, the Public Prosecutor and Judge with the approval of the Notary Honorary Council (MKN) can have a copy of the Minutes of Deed and/or letters attached to the Minutes of Deed or the Notary Protocol in the Notary's storage. Additionally, it also can summon the Notary to be present in the inspection related to the Notary Deed or Protocol that is in the Notary's storage. In practice, several MKNW approvals leter against a Notary examination in the Investigation process were sued by the Notary to the State Administrative Court, while until now, in the Indonesian Legal System, there is no legal certainty regarding the position of MKNW, whether it is a State Administrative Agency/Officer or not.This study aims to explain the position of the Regional Notary Honorary Council (MKNW) in the Indonesian legal system related to the MKNW approval letter for the examination of a Notary in the Investigation process. This study also explains the court's Absolute Competence in examining, deciding, and resolving lawsuits against the MKNW approval letter. This research used normative juridical through utilizing the law, conceptual, and historical approaches in conducting the data. The sources of legal materials in the study are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of this study indicates that MKNW fulfills the elements as a State Administrative Agency/Officer based on the provisions of the Law on State Administration and the Law on the State Administrative Court. This also shows that the MKNW approval letter for the Notary Examination in the Investigation Process fulfills the elements as a State Administrative Decree. Furthermore, based on the provisions in the Government Administration Law and the State Administrative Court Law, it can be determined that the lawsuit dispute related to the MKNW approval letter against a Notary examination in the Investigation process is the Absolute Competence of the State Administrative Court in order to examine, decide and resolve the disputes. The suggestion derived from this study is the hope that there will be administrative efforts that can be taken by a Notary to resolve the problems related to objections to the MKNW approval letter against a Notary examination in the Investigation process. In addition, it is hoped that the Supreme Court will be able to stipulate the Supreme Court Regulations concerning Guidelines for Judicial Body Dispute Resolution. In this case, the settlement of lawsuits against the MKNW approval letter is the Absolute Competence of the State Administrative Court.Keywords: Regional Notary Honorary Council, MKNW Position, State Administrative Court, Notary, Investigatio