AKSESIBILITAS PARIWISATA UNTUK DISABILITAS DI KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh memiliki berbagai potensi wisata baik itu wisata bahari, wisata religi, wisata sejarah, wisata edukasi, wisata kuliner, wisata budaya, dan lainnya. Adanya potensi yang dimiliki dapat menjadi fokus Kota Banda Aceh untuk terus mengupayakan adanya akses dan infrastruktur destinasi wisata yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dalam penyediaan akses yang ramah disabilitas, maka penelitian ini merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan diantaranya meliputi, ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, toilet, rambu dan marka. Akan tetapi beberapa tempat wisata yang ada di Kota Banda Aceh belum sepenuhnya menyediakan fasilitas berdasarkan persyaratan tersebut. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan aksesibilitas pariwisata bagi penyandang disabilitas serta hambatan dalam penyediaan aksesibilitas. Data yang di dapat kemudian dianalisis menggunakan teori aksesibilitas yang dikemukakakan oleh John Black. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan aksesibilitas wisata yang telah disediakan belum terlaksana dengan baik karena fasilitas yang disediakan belum sepenuhnya mengikuti pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pengelola wisata dalam perencanaan awal pembangunan pariwisata. Sehingga akses yang disediakan tidak optimal dan sesuai dengan pedoman yang telah ada. Selain dari aktor pemerintah, keberadaan aktor masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga mempengaruhi terhadap fungsi aksesibilitas. Kedua aktor ini mempengaruhi terciptanya aksesibilitas yang ramah bagi disabilitas. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan kepada Pemerintah melalui Pengelola wisata agar dapat mengoptimalkan pembangunan wisata yang sudah ada, atau menambah fasilitas aksesibilitas yang belum tersedia agar lebih ramah bagi wisatawan penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan