TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG MENIMBULKAN SUATU HAK DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-0I BANDA ACEH)

ABSTRAK Shella Dilvia,2021 TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANGMENIMBULKAN SUATU HAK DILAKUKAN OLEHANGGOTA TNI (Suatu Penelitian Di Wilayah HukumPengadilan Militer I-0I Banda Aceh)Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala(vi, 66), pp., bibl., tabl., app. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H. Tindak pidana pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalamPasal 263 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi: siapamembuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripadasesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakaisurat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaiantersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidanapenjara paling lama enam tahun. Namun pada kenyataannya, masih terdapatanggota TNI yang melakukan pemalsuan surat. Padahal perbuatan anggota TNItersebut melanggar Santi Aji yang seharusnya dijunjung tinggi.Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor-faktorpenyebab terjadinya tindak pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkanputusan, dan upaya dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat yangdilakukan di kalangan anggota TNI.Pada penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukumempiris, dan pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dariwawancara dengan sejumlah responden dan informan serta data sekundermeliputi penelitian kepustakaan untuk membaca dan mengutip peraturanperundang-undangan, buku-buku, makalah serta dokumen lain yang terkaitlangsung dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkanterjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh anggota TNI adalahadanya faktor intern dari anggota TNI itu sendiri untuk mendapatkan keuntunganbaik untuk dirinya pribadi maupun untuk orang lain. Dan pertimbangan hakimdalam menjatuhkan hukuman yaitu terpenuhinya dari segi hukum, serta hal-halyang memberatkan dan meringankan. Serta upaya untuk meminimalisir pemalsuansurat dikalangan TNI ini dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukumkepada anggota militer untuk meningkatkan kesadaran hukum, kehati-hatian pihakatau instansi militer lain yang rawan terjadinya praktek pemalsuan surat, salingmengingatkan antar anggota satuan dan oleh keluarga, komandan atau pimpinanuntuk memberikan arahan rutin.Disarankan kepada pihak militer untuk lebih memperketat mekanismetahapan-tahapan penyuratan khususnya pada bagian administrasi, serta dapatmenjaga surat-surat penting yang telah terbit sehingga terhindar dari tindakanpemalsuan surat. Dan hendaknya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukanoleh anggota TNI diatur secara khusus dalam KUHPT, sehingga ancaman pidanayang diberikan sesuai dengan kekhasan sifat yang dimiliki militer