Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 6 dijelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi 4 bidang utama salah satunya pelaksanaan pembangunan desa. Dalam Pasal 6 Ayat (3) Bidang pelaksanaan pembangunan di desa yang berkaitan dengan pertanian yaitu pembangunan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Pembangunan prasarana produksi tersebut masih belum dapat dikategorikan layak. Pada musim hujan masyarakat kesulitan melakukan akses transportasi. Kemudian faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa bidang pertanian mencakup manajemen perencanaan, tidak dialokasikan dana ...
Perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan, telah diatur oleh pemerintah. Khususnya Provinsi ...
Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bela...
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Dinas Penanaman M...
ABSTRAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga penunja...
Kabupaten Aceh Barat mengalami perkembangan yang pesat, sehingga aktivitas transportasi semakin rama...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Penelitian ini tentang “Pemanfaatan kebijakan dana alokasi desa bersumber dari APBN Tahun 2015 dalam...
Pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Barat memerlukan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan ...
ABSTRAKHerlisma. 2018. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan BUMG di Kecamatan Sawang Kabupaten A...
Provinsi Aceh merupakan daerah yang sangat rawan bencana alam, khususnya bencana banjir terutama di ...
Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerinta...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari sisa anggaran tahun sebelumnya, ukuran pemda, d...
Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh dalam ...
Abstrak Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudk...
Penanganan dan Pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Barat memerlukan peran pemerintah dalamperencanaa...
Perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan, telah diatur oleh pemerintah. Khususnya Provinsi ...
Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bela...
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Dinas Penanaman M...
ABSTRAKBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga penunja...
Kabupaten Aceh Barat mengalami perkembangan yang pesat, sehingga aktivitas transportasi semakin rama...
Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewe...
Penelitian ini tentang “Pemanfaatan kebijakan dana alokasi desa bersumber dari APBN Tahun 2015 dalam...
Pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Barat memerlukan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan ...
ABSTRAKHerlisma. 2018. Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan BUMG di Kecamatan Sawang Kabupaten A...
Provinsi Aceh merupakan daerah yang sangat rawan bencana alam, khususnya bencana banjir terutama di ...
Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerinta...
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari sisa anggaran tahun sebelumnya, ukuran pemda, d...
Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Aceh dalam ...
Abstrak Salah satu usaha pemerintah dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudk...
Penanganan dan Pembangunan jalan di Kabupaten Aceh Barat memerlukan peran pemerintah dalamperencanaa...
Perlindungan pada perempuan dari tindak kekerasan, telah diatur oleh pemerintah. Khususnya Provinsi ...
Dana desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bela...
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Dinas Penanaman M...