IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (SUATU PENELITIAN DI GAMPONG JAWA, KECAMATAN KUTARAJA, KOTA BANDA ACEH)

ABSTRAK IKA OKTAVIANI, IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDAACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANGPENCEGAHAN DAN PENINGKATANKUALITAS PERUMAHAN KUMUH DANPERMUKIMAN KUMUH (Suatu Penelitian diGampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, KotaBanda Aceh) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (ix, 87), pp,. bibl,. tabl.Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum. Pasal 44 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentangPencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh danPermukiman Kumuh menyebutkan bahwa permukiman yang tidak layak hunikarena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dankualitas bangunan. Sehingga dampak dari permukiman kumuh tersebutmeresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang berada dipermukiman kumuh tersebut. Namun sampai saat ini masih banyak terdapatpermukiman kumuh.Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untukmengetahui pelaksanaan Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuhdan Pemukiman Kumuh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, apa sajahambatan dan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Qanun tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris.Dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara kepada responden daninforman, serta menganalisis data kepustakaan yang berhubungan dengan objekpenelitian.Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Qanun Kota Banda AcehNomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh belum berjalan secara efektif, hal inidapat dilihat dari data Dinas Perkim tentang pembangunan rumah yang layak hunihanya 2 rumah yang bisa dibangunkan sejak tahun 2018-2021 bagi pemilik rumahkumuh. Pemerintah berdalih bahwa tidak bisa melakukan pembangunan karenatidak adanya kepemilikan lahan secara pribadi karena masyarakat hanya menyewalahan. Maka, hal ini menjadi hambatan pemerintah dalam melakukanpembangunan rumah. Padahal kewajiban pemerintah melakukan penyediaanlahan. Hal ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam menjalankankewajibannya kurang maksimal dilihat dari keterbatasan dana dan tidak adanyadana alokasi khusus yang dianggarkan oleh pemerintah untuk penyediaan lahan.Disarankan kepada pemerintah agar merevisi Qanun Kota Banda AcehNomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadapPerumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh yaitu menghapuskan isi Pasal 44angka 1 huruf h karena dianggap pemerintah tidak mampu melakukan penyediaanlahan