PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/ PUU-XVII/2019 MENGENAI JAMINAN FIDUSIA (SUATU PENELITIAN PADA BPR BERLIAN BANDA ACEH)

ABSTRAKFebrizki Putri Aresy, PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIASETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINO.18/ PUU-XVII/2019 MENGENAI JAMINANFIDUSIA ( SUATU PENELITIAN PADA BPRBERLIAN BANDA ACEH )Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala( v, 53 ) pp, tabl, biblRismawati,S.H., M.Hum. 2021 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenaieksekusi jaminan fidusia menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikatjaminan fidusia harus dilakukan dengan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap, apabila pemberi fidusia keberatan menyerahkan secarasuka rela objek yang menjadi jaminan fidusia. Namun dalam praktiknya eksekusiyang dilakukan pada BPR Berlian Banda Aceh masih menggunakan ketentuanPasal 15 ayat (2) UU Fidusia dalam melaksanakan eksekusi.Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminanfidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi, faktor penyebab eksekusi tidakdilaksanakan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dan upaya yang dapatdilakukan oleh pihak pemberi fidusia yang objek jaminannya dieksekusi tidaksesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalampenelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden daninforman secara langsung, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan denganmempelajari buku, teks, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang kemudianseluruh data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, eksekusi jaminan fidusia pada BPR BerlianBanda Aceh tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019,dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi pada BPR Berlian KotaBanda Aceh dilakukan dengan menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelanganumum dan penjualan di bawah tangan. Faktor-faktor yang menyebabkan eksekusijaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusilamanya waktu yang diperlukan untuk berperkara di Pengadilan dan memerlukanbiaya untuk beracara. Upaya yang dapat ditempuh oleh pihak pemberi fidusiayaitu dapat mengajukan permohonan penghentian eksekusi, meminta pengadilanuntuk membebankan biaya perkara pada penerima fidusia, dan mengajukanpermohonan restrukturisasi.Disarankan kepada Lembaga Pembiayaan agar melaksanakan prosedureksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepada nasabah debituryang barang jaminannya di eksekusi tidak sesuai dengan putusan MahkamahKonstitusi untuk mengajukan gugatan dengan merujuk pada putusan MahkamahKonstitusi. Kepada Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Fidusia denganmerujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga dapat terciptanyakepastian hukum