TINDAK PIDANA MELAKUKAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA NIAGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SIGLI)

ABSTRAK ZANIRA SALSABILA,(2021) Tindak Pidana Melakukan Niaga Bahan BakarMinyak Tanpa Izin Usaha Niaga (SuatuPenelitian di Wilayah Hukum Pengadilan NegeriSigli)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(vi, 55 ), pp.,tabl.,bibl. NURSITI, S.H., M.HUMMinyak sebagai kekayaan hasil bumi dikuasai oleh negara karena menguasai hajat hidup orang banyak dan berperan penting dalam pemenuhankebutuhan masyarakat akan bahan bakar, salah satu bahan baku industri danpenghasil devisa negara. Tindak pidana melakukan niaga BBM tanpa izin usahaniaga diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi. Meskipun demikian, di wilayah hukum PengadilanNegeri Sigli pada tahun 2020 ditemukan lima kasus tindak pidana ini.Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinyatindak pidana melakukan niaga BBM tanpa izin usaha niaga, serta upaya yangdilakukan untuk menanggulangi tindak pidana melakukan niaga BBM tanpa izinusaha niaga.Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informanuntuk memperoleh data primer, diperkuat dengan penelitian kepustakaan yangdilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan,buku-buku, makalah, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yangditeliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditampilkan dalam bentukdeskripsi untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindakpidana niaga BBM tanpa izin adalah faktor ekonomi karena adanya keuntunganyang tinggi, jauhnya letak SPBU dari pemukiman, banyaknya permintaan darikonsumen, bahan baku miyak yang juga bersumber dari pengeboran minyakilegal, ringannya hukuman yang dijatuhkan, dan faktor tahapan dan proses untukmendapatkan izin niaga bahan bakar minyak yang dinilai rumit. Upayapenanggulangan melalui upaya preventif yaitu mengadakan sosialisasi izin usahaBBM, melakukan pemantauan atau pengawasan dan mempermudah izinpembangunan SPBU. Upaya represif yang dilakukan yaitu penindakan secaracepat dalam penanganan kasus perniagaan BBM tanpa izin dan pemberian sanksikepada pihak SPBU yang bekerja sama dengan pelaku tindak pidana. Disarankan kepada Dinas ESDM agar memperketat pengawasan terhadaptempat pengeboran minyak ilegal, pembatasan pembelian BBM khususnya yangbersubsidi, penyederhanaan dalam pengurusan izin usaha niaga BBM, melakukansosialisasi menyeluruh untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian masyarakatuntuk mendaftarkan izin usaha niaga BBM, serta pidana yang lebih beratsehingga pelaku menjadi jera.i