PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN LOMBOK BARAT

Konsep good governance merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan yang baik. Sehingga dalam proses penyusunan RTRW dimana juga termasuk kedalam suatu pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada publik sehingga perlu adanya bentuk good governance didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengidentifikasi penerapan prinsip good governance dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat. Lokasi penelitian berada pada Kabupaten Lombok Barat dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Datanya kemudian akan dianalisis menggunakan analisis triangulasi dengan membandingkan dengan kejadian ril di lapangan beserta teori dan kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ke empat prinsip good governance yang diteliti, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapanya telah dijalankan sesuai indikator yang telah ditentukan. Dalam prinsip partisipasi transparansi, dan aturan hukum memiliki hambatan dalam penerapan prinsip good governance baik secara langsung di Pemerintahan atau yang berhubungan dengan masyarakat. Prinsip Akuntabilitas masih belum sepenuhnya untuk dikaji lebih dalam mengingat Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya selesai dalam proses revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat