TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DAN PANGAN BERKELANJUTANDI WILAYAH KOTA MATARAM

Bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan berkurangnya lahan untuk pertanian, dikarenakan setiap tahunnya jumlah pembangunan dan pengaliahan lahan pertanian menjadi non pertanian, seperti pembangunan Rumah, Toko, Jalan, dan lain sebagainya, yang otomatis akan berdampak kurangnya lahan untuk bertani di Kota Mataram. Perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Lahan pertanian memiliki peran fungsi strategis dalam penyediaan pangan pokok masyarakat, permasalahan konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat di berbagai tempat di NTB khususnya di Kota Mataram. Tujuan penelitian ini ialah, untuk melihat bagaimana peran dan strategi Pemerintah Kota Mataram untuk melindungi lahan pertanian dan pangan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang RT/RW Kota Mataram Tahun 2011-2031, yang mengatur bahwa lahan pertanian dilarang untuk dialih fungsikan kecuali untuk kepentingan umum dan perlu dilestarikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah bahwa Pemerintah Kota Mataram dalam mencegah arus konversi lahan pertanian adalah dengan memperketat pemberian izin alih fungsi lahan, dan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan, kecuali ada rencana peruntukan lain untuk kepentingan umum atau terjadi bencana alam