KEWENANGAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI DESA GUMANTAR KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA)

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di masa pandemi Covid- 19 pada tahun 2020 ini menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara Pilkada. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak POLRI di tengah-tengah masyarakat menjadi garda terdepan agar pelaksanaan pilkada berjalan aman dan kondusif. Penelitian bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara serta bentuk sinergitas Bhabinkamtibmas dalam pemilihan kepala daerah di desa Gumantar kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Jenis Penelitian ini penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum data primer, data sekunder, dan data tersier. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewenangan Bhabinkamtibmas dalam pemilihan Kepala Daerah di Desa Gumantar yaitu menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pilkada serentak 2020. Bentuk sinergitas tiga pilar terbagi menjadi tiga tahapan yaitu; tahap sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, tahap saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan tahap monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah