STUDI KOMPARASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR: 42/PUU XIII/2015 DANPUTUSAN MAHKAMAHAGUNG RI NOMOR 46 P/HUM/2018

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dia lahir, dan berlaku kapan pun, dimana pun,dan kepada siapa pun tidak dapat diganggu gugat, negara wajibmenghormati dan melindungi dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Begitu pula hak politik adalah bagian hak yang dimiliki oleh warga negara, bentuk perlindungan hak politik ini pun di atur dalam kostitusi baik secara internasional maupun nasional, Dalam berkebangnya atur terkaid pembatasan hak politik mantan terpidana tersebut kemudian di uji ke Mahkama Konstitusi danMahkamah Agung lewat judicial riview. Mahkama kostitusi dan Mahkamah Agung selama ini mengeluarkan beberapa putusan secara konstitusional bersyarat (conditionally constitusional) putusan dari dua lembaga peradilan tinggitersebut, di sisi lain Mahkama Konstitisi mengeluarkan putusan membatalkan larangan untuk berpolitik mantan narapida, akan tetapi bemberi syarat-syarat keberlakuan yang limitative, di sisi Mahkamah Agung dengan putusannya yang membatalkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan larangan menyertakan bakal calon yang merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi. Namun, keluarnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut memicu pro dan kontra. Syarat konstisusional dalam putusan Mahkamah Agungdan mahkama konstutusi tersebutlah yang akan dibahas secara detail dalam tulisan ini . Dengan tulisan ini saya mencoba membahas secara komperensif bagaimana hak politik pantan terpidana itu di atur di lindungi dan di implementasi pasca putusan keluar putusan yang kontra diksi atara dua peradilan tinggi negara