ANALISIS KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PERHUTANI AKIBAT PENGAMBILAN LAHAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DOMPU (Studi Kasus di Desa Soriutu Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu)

Konflik sosial merupakan konflik realistis karena bersumber dari masyarakat dan ada pihak yang dirugikan. Perjanjian dengan Perum Perhutani Badan Kesatuan Pengolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Soromandi mengecewakan dan meresahkan masyarakat. Sementara itu, masyarakat sudah menjadikan lahan hutan lindung tersebut sebagai kebutuhan hidupnya. Jika hal ini dibiarkan maka konflik akan semakin membesar dan tidak menutup kemungkinan adanya bentrokan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, , teknik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi, wawancara, teknik analisis data melalui langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak kehutanan menjadi bentuk intimidasi kehidupan bagi kedua belah pihak. Konflik itu berupa klaim masyarakat tani atas penggunaan lahan perhutanan memiliki alasan hak berupa Hak yang amanatkan oleh UUD 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ayat B Tahun 2007 masyarakat mengandalkan bahwa penggunaan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu mereka menganggap bahwa tanah telah dimiliki secara turun-temurun. Aksi-aksi yang terjadi diantaranya masyarakat kerapkali menghadang aparat kehutanan yang sedang melaksanakan tugas. Status kepemilikan hak penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian masih dianggap ilegal tentu hal menjadi salah satu faktor pemicu konflik antara masyarakat tani dengan pihak kehutanan setempat