PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Akibat banyaknya pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika di NTB yang dikenakan pemidanaan dan rehabilitasi. Oleh sebab itu penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk menggali, mengetahui dan menganalisa Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus BNNP NTB). Pokok permasalahan yang akan Penyusun teliti yaitu Bagaimana penerapan rehabilitasi oleh BNNP NTB terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan UU NRI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan apa faktor-faktor penghambat penerapan rehabilitasi oleh BNNP NTB terhadap penyalah guna narkotika?. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. tipe penelitian adalah kualitatif menggunakan deskriptif. Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalah Guna Narkotika Oleh BNNP NTB dilakukan dengan prosedur meliputi; Mengikuti standar prosedur layanan rehabilitasi seperti; (program layanan rehabilitasi medis, program layanan rehabilitasi sosial, program layanan pasca rehabilitasi), kemudian tahapan-tahapan seperti; (Tahap penerimaan awal, tahap pra-rehabilitasi, tahap persiapan memasuki psikotes; anamnesa, dan konseling individual, tahap rehabilitasi, tahap detoktifikasi, dilanjutkan dengan tahap pembinaan, tahap reintegrasi, tahap bimbingan lanjut, kemudian terakhir yaitu tahap integrasi ke masyarakat), selanjutnya penyelenggaraan rehabilitasi menjunjung tinggi prinsip-prinsip penyelenggaraan rehabilitasi serta penerapan dan obek penyembuhanya tepat sasaran. Sedangkan, faktor-faktor penghambat rehabilitasi terhadap Penyalah guna narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Nusa Tenggara Barat (BNNP NTB) diantaranya faktor hukum (perubahan dan pergantianya), struktur hukum yang masih kurang mendalami hukum, sosialisasi kurang maksimal, tidak responsif, faktor sarana dan fasilitas penunjang program rehabilitasi belum memadai, kondisi jalan lintas yang rusak, geografis wilayah yang cukup jauh, faktor masyarakat yang berstigma buruk terhadap pelaku rehabilitasi yang disamakan dengan seseorang yang mengalami gangguan jiwa