Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permasalahan Pekerja Migran Indonesia khusunya Pekerja Migran Perempuan. Permasalahan berupa tindakan-tindakan yang merugikan Pekerja Migran Perempuan sebagai akibat dari tidak terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Migran berupa terjaminnya kesempatan yang sama serta perlakuan tanpa diskriminasi. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, karena mengangkat materi Pekerja Migran Perempuan yang secara eksplisit belum diakomodasi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Serta di dalam aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mana istilah BNP2TKI sudah berganti nama menj...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana larangan berkaitan dengan penemp...
Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dalam bidang industri pariwi...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revisi ...
Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada (PMI) Pekerja Migran Indonesia merupakan k...
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerj...
Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuh...
Buruh Migran Indonesia (BMI) sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Informal banyak memilih Hong Kong...
Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi ...
Pekerja migran merupakan pemegang hak asasi secara universal, dimana hak dan kewajibanya telah dimu...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya disparitas putusan antara pengadilan Tingkat Pertama ...
Harga daging sapi di Indonesia hampir dua kali lipat lebih mahal daripada pasar internasional. Hal i...
Penyerobotan tanah diartikan sebagai tindak pidana berupa penguasaan tanah orang lain secara melawa...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana larangan berkaitan dengan penemp...
Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dalam bidang industri pariwi...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...
Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan revisi ...
Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada (PMI) Pekerja Migran Indonesia merupakan k...
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerj...
Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuh...
Buruh Migran Indonesia (BMI) sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Informal banyak memilih Hong Kong...
Keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi ...
Pekerja migran merupakan pemegang hak asasi secara universal, dimana hak dan kewajibanya telah dimu...
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya disparitas putusan antara pengadilan Tingkat Pertama ...
Harga daging sapi di Indonesia hampir dua kali lipat lebih mahal daripada pasar internasional. Hal i...
Penyerobotan tanah diartikan sebagai tindak pidana berupa penguasaan tanah orang lain secara melawa...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA BAGI KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Te...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana larangan berkaitan dengan penemp...
Asuransi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dalam bidang industri pariwi...
Pada Skripsi Ini, Penulis Mengankat Permasalahan Perubahan Kewenangan Pemerintah Desa Di Indonesia. ...