PELAKSANAAN PENDATARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DIMASA (COVID-19) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DIKABUPATEN LLOMBOK BARAT

Penelitian ini bertujuan untuk menegetahui pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat serta akan mendeskripsikan perbedaan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan PTSL pada masa sebelum covid-19 dan PTSL pada masa pandemi covid-19. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitin deskriptif. Dengan permasalahan berdasarkan pedoman berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan berbagai ketentuan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Teknik dan alat pengumpul data dilakukan melaui wawancara langsung, studi kepustakaan, dan melakukan pengumpulan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Dari Hasil Penelitian ini, penulis memperoleh jawaban dari perbedaan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran atas tanah melalui PTSL sebelum masa pandemi covid-19 dan PTSL pada masa covid-19. Pelaksanaan PTSL sebelum masa pandemi covid-19 dengan pelaksanaan PTSL dimasa covid-19 memiliki prosedur yang sama. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi covid-19 menambah hambatan dalam pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat. Ada dua hambatan yang timbul dari pelaksanaan PTSL sebelum masa pandemi covid-19 yaitu hamabtan eksternal dan internal. Hamabtan eksternal berupa, 1) Antusias masyarakat/minatnya masyarakat, 2) Pihak desa tidak berkerja sama (cooperative), 3) Alas hak tidak lengkap atau dokumen tidak tersedia, 4) Bidang yang didalam tidak sesuai dengan alas hak, 5) Pemohin berada diluar wilayah, 6) Petunjuk batas tidak tahu sejarah tanahnya, 7) Sengketa waris, 8) Sengketa lahan, dan 9) Sengketa batas. Hambatan Internal berupa, 1) Petunjuk teknis/ juknis berubah berkali-kali, 2) Koordinasi PULDADIS dan PULDASIK tidak efisien, dan 3) Banyak berkas tidak ada bidang dan banyak bidang tidak ada berkas. Sedangkan hambatan pada masa COVID-19 berupa, 1) Penyuluhan dibatasi, 2) Anggaran dikurangi, 3)Target dikurangi, dan 4) Petugas lapang sulit bertemu dengan pemohon