UPAYA PENANGGULANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA MATARAM TERHADAP PRAKTEK POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILU 2019 (Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Politik Uang (money politics) pada pelaksanaan pemilu 2019 memang menjadi senjata bagi pasangan calon, karena dengan melakukan politik uang (money politics) dapat mendulang popularitas pasangan calon tersebut, di tengah ketat dan dan tingginya persaingan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu, imbalan materi dijadikan sebagai instrument alat tukar suara masyarakat, padahal tindakan politik uang (money politics) dapat beresiko membatalkan pasangan calon. Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Narasumber penelitian ini terdiri dari Anggota Badan Pengawas Pemilu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dan teknik penentuan informan menggunakan snowball sampling dan purposive sampling. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu: (1) upaya penanggulangan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu melakukan sosialisasi berbasis kecamatan kecamatan, membuat kampung pengawasan anti politik uang dan politisasi SARA dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan money politicskarena ada sanksi pidana nya. (2) Faktor penghambat dalam upaya penanggulangan politik uang (money politics) pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu dimana masih ada aturan pemilu yang rentan untuk dilakukannya politik uang (money politics), dan belum adanya aturan yang mengatur sebagian contoh belum adanya aturan tentang kampanye pada masa sebelum penetapan. Saran dalam penelitian ini adalah Agar peraturan mengenai pemilu dan kampanye dievaluasi terutama pada masa sebelum penetapan, menurut penulis kegiatan membagi-bagikan tersebut dapat menguntungkan bakal calon tersebut sehingga bakal calon yang memiliki uang lebih memiliki kesempatan menang lebih besar dari pada bakal calon yang tidak melakukan kegiatan membagi-bagikan tersebut.Kedua, Penegak hukum terutama Sentra Gakkumdu agar lebih tegas dalam menindak calon yang melakukan praktek politik uang (money politics).Dan Memberikan pemahaman tentang politik uang sejak dini kepada masyarakat karena tingkat pemahaman masyarakat tentang politik uang uang masih rendah sehingga politik uang dijadikan budaya oleh masyarakat