PENERAPAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kebijakan Asimilasi dan Hak Integrasi dalam bentuk pembebasan bersyarat untuk narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Langkah pemerintah tersebut dilegistiminasi dengan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pembimbingan yang dilakukan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa Pandemi COVID-19, untuk mengetahui bagaimana parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses asimilasi terhadap narapidana dan untuk menegtahui hambatan-hambatan apa saja yang terkait dengan pelaksanaan asimilasi di masa Pandemi COVID-19.Penelitian ini dibangun dengan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis untuk menegetahui fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian mewujudkam bahwa kebijakan asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dalam hukum penetensier atau hukum pelaksanaan pemidanaan adalah merupakan bagian integral dari proses pemasyarakatan Asimilasi dan Hak integrasi merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu dalam tahap proses pembinaan narapidana, yaitu: Tahap Orientasi/Pengenalan, Tahap Asimilasi dalam arti sempit, Tahap Asimilasi dalam arti luas dan Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Selanjutnya, kebijakan asimilasi dan hak integrasi di tengah pandemi covid-19 juga tidak luput dan tantangan dalam pelaksanaanya. Tantangan tersebut berasal dari aspek hukum, unsure penegak hukum, sarana dan prasarana serta tantangan dari masyarakat itu sendiri. Kata kunci: Penerapan, Asimilasi, narapidan