POLA KOALISI PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN Studi Kasus DPRD Kota Mataram

Pemilihan Umum tahun 2019 kemarin DPRD Kota Mataram menghasilkan koalisi beberapa dari partai-partai politik yang besar dengan menempatkan beberapa kadernya untuk mendapatkan posisi di beberapa Fraksi-Fraksi di DPRD Kota Mataram pada periode 2019-2024. Sehingga terbentuklah ada beberapa partai besar membentuk fraksi sendirinya ada beberapa juga partai kecil yang mengabungkan dirinya dengan partai lain sehingga membentuk fraksi gabungan beberapa partai. Dalam pembentukan alat Kelengkapan Dewan Kota Mataram merupakan otoritas atau kewenagan dari masing-masing fraksi bukan dari partai politik yang mana dalam persyaratanya untuk membentuk fraksi dengan jumlah keanggotaanya minimal harus sama dengan anggota dari masing-masing komisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan peraturan tatatertib DPRD . DPRD Kota mataram tidaklagi mengedepankan yang namanya warna warni partai politik akan tetapi DPRD Kota Mataram lebih kefungsional dari masingmasing anggota dewan, meskipun ada fraksi-fraksi akan tetapi itu bukan dari bagian alat kelengkapan dewan. Penelitian ini menggunakan Metode Diskriptif dengan pendekatan Kualitatif mendapatkan fakta-fakta pola koalisi partai politik dalam penentuan alat kelengkapan dewan DPRD Kota Mataram. Teknik mengumpulkan data, mengelolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam bentuk kalimat. Adanya kerjasama yang baik dan persoalan kepentingan dari beberapa partai tentunya selalu ada dan ingin mendapatkan kekuasaan denganVisi Misi yang jelas. Akan tetapi lajimnya DPRD Kota Mataram dalam menentukan frkasi-fraksi semua anggota legislatif Kota Mataram selalu mendapatkan jatah untuk menduduki kursi masing-masing fraksi dan inilah bentuknya untuk menentukan alat kelengkapan dewan di lihat koalisi beberapa partainya untuk mendapatkan jatahnya masing masing