PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi di Polres Lombok Barat)

Indonesia merupakan negara hukum sehingga hukum pidana harus tegas. Mengingat sifat keras hukum pidana tersebut maka dalam hal ini kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menjadi suatu permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan tidak menegakkan, tetapi memaafkan dan mengenyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan oleh hukum.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tindakan diskresi oleh pihak kepolisian Lombok Barat dan hambatan-hambatanyang dihadapi penyidik dalampenyelesaian perkara tindak pidanaperzinahan dengan menggunakan tindakan diskresi diPolres Lombok Barat.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan penyidik Reskrim Polres Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan tindakan diskresi oleh pihak kepolisian Lombok Barat dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalur perdamaian melalui mediasi dimana terjadikesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikannyadengan non-ligitasi (penyelesaian di luar pengadilan). Adapun hambatan-hambatanyang dihadapi penyidik yaitu berupa kendala intern maupun ekstern. Kendala intern berupa kendalastruktural, kurang optimalnya profesioilitas dan keahlian polisi dan masihlemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat, sedangkan kendalaeksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresiyang dilakukan oleh polisi